Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis hingga tahun ini yang masih terbilang lamban melalui dominasi konsumsi jelas belum menunjukkan suatu kinerja ekonomi yang mapan, setidaknya ini terlihat pada investasi yang masih lemah, tingkat pengangguran makin tinggi serta angka kemiskinan yang terus membengkak. Sebuah teka-teki yang harus dijawab oleh seluruh komponen bangsa ini adalah mengapa kita begitu tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand dalam hal pemulihan ekonomi, padahal pemerintahan telah silih berganti, berbagai terobosan dalam kebijakan makroekonomi sudah ditempuh, serta ketersediaan potensi dan sumber daya ekonomi masih cukup memadai?
Agaknya analisis terhadap indikator-indikator ekonomi saja belum cukup untuk dapat menjelaskan secara tuntas mengapa perekonomian bekerja begitu lambat. Terdapat variabel-variabel lain di luar perekonomian yang turut memberi kontribusi bagi bekerjanya proses pemulihan ekonomi Indonesia. Pengalaman krisis membuktikan bahwa kerapuhan dalam sistem politik, sosial budaya, keamanan, hukum dan pemerintahan merupakan faktor yang amat dominan dalam mendorong proses perluasan krisis. Dari hasil pemetaan yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para pengusaha dan investor di Indonesia hingga saat ini, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah stabilitas politik dan penegakan hukum. Para pelaku usaha menghadapi banyak pengalaman buruk ketika harus berhadapan dengan masalah birokrasi dan inkonsistensi kebijakan, perpajakan serta penegakan hukum (terutama menyangkut penyelundupan dan pembajakan). Permasalahan lain adalah korupsi, ketenagakerjaan, kejahatan dan keamanan, infrastruktur serta otonomi daerah. Masalah itu menimbulkan high cost economy, kenaikan biaya tenaga kerja, anjloknya investasi, rendahnya produktivitas serta kondisi prasarana yang tidak memadai
